Ticker

6/recent/ticker-posts

AKSI TIT-FOR-TAT AMERIKA VERSUS CHINA


AKSI TIT-FOR-TAT AMERIKA VERSUS CHINA
Oleh: Asruchin Mohamad

Istilah ‘tit-for-tat’ yang berarti ‘pembalasan setimpal’ sebenarnya bisa digunakan untuk membalas kebaikan – perbuatan positif, sebaliknya juga untuk membalas keburukan – perbuatan negatif. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980-an sebagai strategi untuk membangun semangat kempetitif yang sehat dalam suatu komunitas masyarakat tertentu. Seorang atau sekelompok pimpinan dalam suatu komunitas masyarakat yang menggunakan strategi tit-for-tat pertama-tama menunjukkan bentuk kerjasama, selanjutnya ia/mereka akan mengimbangi sikap komunitas atau counterpartnya, apakah melanjutkan hubungan kerjasama saling menguntungkan atau dalam bentuk kompetisi kalah-menang. Dalam perkembangannya, istilah tit-for-tat lebih banyak digunakan dalam pengertian ‘balas dendam’ seperti tindakan balasan, saling serang, termasuk yang paling ekstrim: ‘eye-for-an-eye’, ‘tooth-for-a-tooth’, ‘nyawa balas nyawa’. Dalam bahasa hukum, tit-for-tat mirip dengan istilah ‘quid-pro-quo’, suatu kompensasi atau ganti rugi yang setimpal.

Dua negara adidaya Amerika Serikat dan China sudah terlibat dalam aksi tit-for-tat sejak pertengahan tahun 2018, ketika Presiden Donald Trump mulai memerintahkan pengenaan tambahan bea tarif terhadap barang-barang impor dari China yang segera dibalas dengan tindakan serupa oleh China. Akhir tahun 2019 ketika virus Corona muncul pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, Pemerintah AS menganggap China tidak transparan dan kurang cepat dalam menangani virus Corona sampai menyebar menjadi pandemi dunia. Presiden AS Donald Trump yang mencurigai virus tersebut berasal dari Laboratorium Virologi Wuhan, menyebutnya sebagai Virus China. Pihak China balas menuduhkan virus Corona berasal dari militer AS. Keputusan pemerintah Beijing memberlakukan National Security Law di Hongkong yang dianggap telah melanggar prinsip ‘One Country Two Systems’ segera direspon AS dengan membatalkan pemberian ‘preferential status’ untuk Hongkong. Aksi dan reaksi dalam bentuk tit-for-tat makin memburuk dengan terjadinya saling perintah penutupan Konsulat, masing-masing Konsulat China di Houston dan Konsulat AS di Chengdu.  

TIT-FOR-TAT PENUTUPAN KONSULAT

Pada tanggal 22 Juli 2020, pemerintah Amerika Serikat telah meminta China untuk menutup kantor perwakilan/Konsulatnya di Houston, Texas. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Konsulat China di Houston disebabkan China melakukan kegiatan pencurian ‘Kekayaan Intelektual’ (Intellectual Property). Selanjutnya disebutkan bahwa Partai Komunis China (PKC) tidak hanya mencuri Kekayaan Intelektual AS namun juga Intellectual Property milik negara-negara Eropa. Sumber dari Kemlu AS menuduh China terlibat dalam tindakan mata-mata dan operasi penanaman pengaruh, turut campur urusan dalam negeri, melakukan pemaksaan terhadap para pengusaha AS di China, menebarkan ancaman terhadap anggota keluarga dari warganegara AS keturunan China yang tinggal di daratan China, dll. Menlu Pompeo menyatakan bahwa pemerintah AS mengharapkan PKC akan bersikap baik, dan ketika yang terjadi ternyata sebaliknya maka pihaknya akan melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk melindungi keamanan nasional, ekonomi serta lapangan pekerjaan rakyat AS. 

Perintah penutupan Konsulat China di Houston segera mendapat rekasi keras dari China. Jurubicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying menyebutkan bahwa alasan AS untuk menutup Konsulatnya tersebut sangat konyol, oleh karena itu dia mendesak agar keputusan AS dapat ditarik kembali atau pemerintah China akan melakukan tindakan balasan. Dalam kaitan ini, Kemlu China juga memperingatkan para mahasiswa China yang belajar di AS agar lebih waspada terhadap aparat AS yang secara sewenang-wenang telah menarget mahasiswa internasional asal China untuk dilakukan interogasi, panggilan, penyitaan serta penahanan. Jubir Hua mengemukakan bagaimana para diplomatnya terus berusaha mempromosikan persahabatan dan saling pengertian dengan AS, tapi sebaliknya diplomat maupun pejabat pemerintah AS selalu menyerang secara terbuka sistem politik China. Dia juga mengeluhkan akibat dari pencemaran nama baik dan sikap permusuhan yang dilakukan oleh pemerintah AS, Kedutaan Besar China di Washington telah menerima ancaman serangan bom serta pembunuhan. 

Tidak menunggu lama, 2 hari kemudian tanggal 24 Juli 2020, China melakukan tindakan tit-for-tat membalas mengeluarkan keputusan untuk menutup kegiatan Konsulat AS di Chengdu, Provinsi Sichuan. Jurubicara Kemlu China Wang Wenbin menyatakan bahwa tindakan tit-for-tat China ini dilakukan sebagai balasan langsung atas penutupan Konsulat China di Houston, Texas, sambil ditambahkan tuduhan bahwa diplomat AS di Chengdu melakukan campur tangan masalah dalam negeri di China. Jubir Wang juga menolak keras terhadap kritik Menlu AS Mike Pompeo yang dalam beberapa kesempatan menyampaikan pernyataan-pernyataan negatif kepada Partai Komunis China. Pernyataan Pompeo terhadap China dianggap penuh dengan prasangka buruk serta bernuansa ‘Cold War’. Sehari sebelumnya Menlu AS Mike Pompeo di Washington menyatakan bahwa pemerintah China semakin otoriter terhadap rakyatnya, dan semakin agresif dalam mengekang kebebasan dimanapun di dunia. Oleh karena itu diserukan agar komunitas dunia bersatu untuk menghalangi tumbuhnya negara Tiran. Pihak China menganggap AS bertanggungjawab dalam meningkatnya ketegangan diplomatik kedua negara.

Keputusan pemerintah AS untuk menutup Konsulat China di Houston didahului dengan penangkapan 4 (empat) warganegara China yang dituduh menyembunyikan identitasnya sebagai anggota militer China ketika mengisi formulir untuk mendapatkan visa AS. Asisten Jaksa Agung AS bidang Keamanan Nasional, John Demers mengungkapkan bahwa seorang warganegara Singapore telah mengakui bersalah di pengadilan Washington bahwa dirinya telah bekerja sebagai agen rahasia untuk pemerintah China. Kementerian Kehakiman AS juga telah menyampaikan tuduhan tentang beroperasinya banyak ‘hackers’ yang disponsori China untuk menyasar sejumlah laboratorium di AS yang mengembangkan vaksin Covid-19. Dua orang mata-mata China yang ditugaskan untuk mengumpulkan data dari lembaga-lembaga riset AS telah berhasil ditangkap. Sehubungan dengan hal ini, Presiden Donald Trump mengemukakan kemungkinan dapat mengeluarkan perintah penutupan kantor perwakilan China di AS lainnya.

SALING TUDUH DAN SALING USIR

Wabah virus Corona yang sejauh ini telah menginfeksi lebih dari 17.5 juta penduduk dunia dengan korban meninggal 680 ribu jiwa lebih, telah menimbulkan akibat luar biasa terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat di seantero bumi. Pandemi virus Corona yang juga disebut Covid-19 telah berlangsung lebih dari setengah tahun dan belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Amerika Serikat yang telah kehilangan lebih dari 158 ribu jiwa dari 4.8 juta yang terjangkit Covid-19 tidak henti-hentinya menyalahkan China. Presiden Trump bersikukuh menyebut virus Corona sebagai ‘Virus China’ atau ‘Virus Wuhan’ dan menuduh China kurang transparan dan kurang tanggap dalam menangani awal munculnya virus Corona di Wuhan. Sebaliknya Kementerian Luar Negeri China menyebut pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump mencoba mengkambinghitamkan pihak lain serta mengalihkan masalah mereka sendiri yang gagal dalam mengatasi krisis pandemi Covid-19. 

Meskipun ilmuwan ahli virus kedua negara telah menyatakan bahwa struktur virus Corona adalah alamiah dari alam terbuka, namun Amerika Serikat dan China mempunyai agenda masing-masing dengan terus berpolemik soal wabah Covid-19. Presiden Trump dan kelompok ‘hawkish’-nya bersikap agresif terhadap China lebih banyak ditujukan untuk konsumsi politik domestik dalam rangka kampanye Pilpres bulan November 2020, telah berkembang membentuk suasana mirip ‘Cold War’ dengan negara China yang tentunya akan mendominasi gerak diplomasi kedua negara di tahun-tahun mendatang. Penanganan yang lamban dan sarat birokratis terhadap awal munculnya virus Corona di Wuhan memang perlu dikritisi karena telah berdampak luas terhadap masyarakat dari negara-negara lainnya. Namun terus menyalahkan China apalagi memanfaatkannya sebagai kepentingan politik untuk mendulang suara dalam Pilpres tentu kurang bijaksana, karena justru akan menjauhkan China dalam kerjasama global seperti mengatasi ‘climate change’, pemanasan global, penyelundupan obat-obat terlarang, penculikan & perdagangan manusia dlsb. 

Sikap administrasi pemerintah AS yang mulanya menganggap sepele kedahsyatan wabah virus Corona dan terjebak dengan kebijakan Presiden Trump ‘American First’ telah mengakibatkan AS terlambat untuk mengirim misi-misi kemanusiaan ke negara-negara Eropa dan benua lainnya dalam mengatasi wabah Covid-19. Sebaliknya, China justru memanfaatkan krisis pandemi Covid-19 untuk meningkatkan statusnya sebagai kekuatan global. Ketika pemerintah AS mengeluarkan kebijakan untuk menutup perbatasannya di perlintasan dengan negara-negara tetangganya serta memperketat imigrasinya dari kedatangan pelancong dari negara Asia maupun Eropa, pemerintah China malahan mengumumkan bahwa negaranya siap mengirimkan tim medis serta perlengkapan paramedis ke negara-negara Eropa, Asia maupun Amerika latin yang dilanda pandemi parah, seperti Italia, Iran, Serbia, Brazil serta negara-negara di Asia lainnya. Dengan demikian China telah secara jeli mengisi kekosongan atau kekurangan peran kepemimpinan global yang selama setengah abad terakhir selalu diperankan oleh AS. 

Sikap saling menyalahkan antara pemerintah Washington dan Beijing terkait dengan merebaknya Covid-19 makin diperuncing dengan terjadinya saling-usir wartawan dari kedua negara. Amerika mulanya mengusir reporter China dari perwakilan media Renmin Ribao (Harian Rakyat), KB Xinhua dan CGTN (China Global Television Network) yang dituduh telah melakukan kegiatan diluar tugas jurnalistiknya di AS. Tidak lama kemudian pemerintah China segera melakukan tindakan tit-for-tat dengan mengeluarkan perintah pengusiran terhadap reporter dan wartawan AS di Beijing dari The Wall Street Journal, The New York Times dan The Washington Post. Hubungan AS-China memang terus memburuk sejak Donald Trump menduduki Gedung Putih Oktober 2016 dengan mulai mengungkit defisit perdagangan yang besar serta tuduhan kepada China atas pencurian Hak Cipta karya-karya ilmiah. Permusuhan antara kedua negara juga makin bertambah panas setelah China melakukan klaim sepihak atas lebih dari 85 persen wilayah perairan Laut China Selatan sejalan dengan ambisinya menjadi negara Adidaya membayangi Amerika Serikat.

TIT-FOR-TAT DAN ‘COUNTER-ATTACK’

Aksi saling balas tit-for-tat dua negara adikuasa sudah berlangsung sejak pertengahan tahun 2018 dalam bentuk Trade War (Perang Dagang). Sejak berada di Gedung Putih akhir tahun 2016, Presiden Donald Trump segera melancarkan tuduhan bahwa China  telah melakukan ‘unfair trading practices’, dengan pemberian subsidi kepada produk-produk pertanian, kurangnya akses pasar untuk barang-barang produksi AS di China, serta pencurian Hak Cipta Kekayaan Intelektual. Hal ini mengakibatkan AS selalu mengalami defisit dalam hubungan perdagangannya dengan China. Tercatat nilai defisit AS pada tahun 2017 dan 2018 berturut-turut sebesar US$ 375.5 milyar dan US$ 378 milyar. Berdasarkan alasan inilah, pada pertengahan tahun 2018 pemerintah AS secara sepihak mengenakan tarif/bea masuk tambahan bagi barang-barang impor dari China, yang segera dibalas oleh pemerintah Beijing. Perjanjian Perdagangan Tahap I AS-China yang ditandatangani pertengahan Januari 2020 terhambat pelaksanaannya oleh merebaknya pandemic Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk China dan AS sendiri. Namun China berkeyakinan bahwa Perang Dagang ini sebenarnya merupakan upaya AS untuk menghalangi China menjadi kekuatan Ekonomi Dunia. 

Serial saling tuduh dua negara Superpower berlanjut di bekas koloni Inggris, Hongkong SAR. Segera setelah Pemerintah Beijing memberlakukan ‘National Security Law’ untuk Hongkong pada bulan Juni 2020, Presiden AS Donald Trump langsung menanggapi dengan menandatangani ‘Hongkong Human Rights and Democracy Act’, berupa pembatalan pemberian status ‘Preferential Treatment’ kepada wilayah Hongkong dalam bentuk pembebasan bea masuk, kemudahan visa bagi pemegang paspor Hongkong, pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi serta pengaturan tentang ekspor ‘dual-use technologies’. Presiden AS Donald Trump menuduh China telah mengingkari janjinya untuk memberikan status Otonomi Khusus kepada Hongkong. Masih dalam perkembangan situasi di Hongkong, Presiden Trump mengecam kegiatan spionase China untuk mencuri rahasia perkembangan industri, hak cipta intelektual serta hasil riset berbagai disiplin ilmu. Demi mencegah timbulnya resiko keamanan nasional, pemerintah AS membekukan visa masuk bagi mahasiswa program Master dan Doktoral dari China, yang jumlahnya mencapai sekitar 4000 mahasiswa dan periset China. 

Kata sinonim tit-for-tat yang sering dipakai dalam suatu pertandingan atau pertempuran adalah ‘counter-attack’. Istilah ini menjadi sangat populer dengan meruncingnya hubungan AS-China terkait dengan permasalahan Laut China Selatan. China mengklaim kepemilikan lebih dari 85 persen wilayah perairan LCS yang dibatasi dengan ‘Nine-dash line’  berdasarkan sejarah (historical basis). Klaim China untuk bisa menguasai kekayaan yang ada di dalam dan bawah laut (ikan, minyak, gas alam dan bahan mineral lain), juga dimaksudkan agar bisa mendapatkan kedudukan strategis dalam mengontrol lalu-lintas kapal-kapal di perairan tersebut. LCS merupakan salah satu jalur transportasi perdagangan tersibuk senilai sekitar US$ 5 trilyun/tahun. AS bersama Australia, Jepang dan India yang tergabung dalam Aliansi Quad menyerukan agar LCS tetap menjadi perairan internasional, sehingga tetap terjaminnya Freedom of Navigation & Overflight sesuai dengan UN Convention of the Law of the Sea (UNCLOS). Para pemimpin di Beijing menganggap AS sedang membangun koalisi Anti-China yang melibatkan 3 (tiga) negara di atas dan negara di kawasan Asia Tenggara. 

Perselisihan AS-China yang mencakup berbagai sektor dipuncaki dengan pameran kekuatan militer kedua negara Superpower di Laut China Selatan. Pada hari terakhir latihan perang yang digelar oleh People’s Liberation Army Navy (PLAN) di wilayah perairan Kepulauan Paracel (bhs China Xisha), pada tanggal 5 Juli 2020 dua Kapal Induk Amerika Serikat, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan memasuki LCS untuk mengadakan latihan taktis peningkatan kemampuan pertahanan udara serta untuk menambah jangkauan serangan armada maritim. Kehadiran 2 Kapal Induk tersebut merupakan bagian dari komitmen AS dalam rangka ikut menjamin kebebasan semua pesawat terbang dan kapal-kapal laut melintasi wilayah yang telah diatur dalam hukum internasional. Jubir Kemlu China Zhao Lijian menyebut kehadiran Angkatan Laut di LCS telah mengganggu stabilitas kawasan. Meskipun sering terjadi pertemuan bahkan pernah terjadi mereka berhadap-hadapan dalam jarak sekitar 100 meter, namun kecil kemungkinan mereka akan melakukan ‘attack’ dan ‘counter-attack’ justru karena mereka sadar saling memiliki rudal pemusnah massal. Kehadiran PLAN di LCS untuk menunjukkan bahwa China adalah negara terbesar di wilayah tersebut yang berkepentingan menjaga kedaulatan teritorial, jurisdiksi wilayah perairan, dan jalur lintasan laut. Sementara itu AS ingin tetap mempertahankan dominasi kekuatan maritim, kebebasan berlayar, dan komitmen menjaga keamanan bagi negara-negara di wilayah Asia-Pasifik.

Posting Komentar

0 Komentar