Ticker

6/recent/ticker-posts

CHINA SIAP MEMAINKAN KARTU HONGKONG

CHINA SIAP MEMAINKAN KARTU HONGKONG

Oleh Asruchin Mohamad

Minggu lalu ketika sedang menikmati ketupat lebaran sambil mendengarkan penjelasan  yang disampaikan seorang Ustadz di TV tentang dalilnya sholat Ied dan Jumatan di rumah, ada japri masuk yang teksnya berbunyi: “akhirnya nama Hongkong hilang selamanya, China resmi hapus Hongkong sebagai daerah istimewa..... policy 1 negara 2 sistem Deng Xiaoping dibatalkan oleh Presiden Xi Jinping dan diganti menjadi 1 negara 1 sistem, dst....”. Japri teman baik saya itu diakhiri dengan pertanyaan “valid apa enggak info itu, Mas?”. Kliik, otakku langsung berselancar napak tilas ke belakang tiga dekade silam, persisnya ketika saya ditempatkan di KJRI Hongkong tahun 1986 sampai 1989. Pada pertengahan Desember 1986, saya bersama istri dan seorang anak berangkat menuju penugasan luar negeri pertama ke Konsulat Jenderal RI Hongkong dengan penuh kebanggaan. Berbeda dengan penempatan di perwakilan lainnya, keberangkatan kami ke Hongkong sudah dibekali dengan Tauliyah/Surat Penugasan resmi yang ditandatangani langsung oleh Presiden Soeharto serta Surat Persetujuan dari Kerajaan Inggris yang ditandatangani oleh Ratu Elizabeth ke-II. Surat penugasan resmi berikutnya kedua yang ditandatangani Presiden SB Yudhoyono saya terima 3 windu kemudian dalam bentuk “Letter of Credentials” untuk penugasan di KBRI Tashkent, Uzbekistan tahun 2010 s/d 2014. 

Kekhususan KJRI Hongkong dibanding perwakilan sejenisnya, saat itu merupakan satu-satunya Konsulat Jenderal yang terdapat Bidang/Fungsi Politik, selain bidang-bidang Ekonomi, Penerangan-Sosial Budaya, dan Protokol-Konsuler, serta sejumlah Atase Teknis. Sejak hari pertama masuk kantor, pimpinan telah menugaskan saya untuk melakukan pengamatan dan pelaporan tentang perkembangan RRC (Republik Rakyat China) yang berideologi Komunis dari wilayah Hongkong, koloni Inggris yang bertata-kehidupan masyarakat Kapitalis. Perbedaan dua sistem sosial-politik tersebut dapat dengan mudah kita jumpai dalam bentuk sajian pemberitaan media massa mereka. China Daily, Beijing Review, Xinhua News, Harian Rakyat (Renmin Ribao) yang merupakan corong propaganda China perlu kita sandingkan dengan jenis penulisan liberal dari Hongkong: South China Morning Post, Hongkong Standard, Far Eastern Economic Review dan Asia Week, untuk dijadikan materi bahasan dan analisa yang seimbang. Mengingat saat itu hubungan diplomatik RI-RRC masih beku, maka berita-berita tentang China tentu saja tidak bisa dikonfirmasikan kepada diplomat dari China yang saat itu disamarkan penempatannya sebagai bagian dari Kantor Berita Xinhua. Sekitar pertengahan tahun 1988, bersama dengan Kepala Bidang Politik, saya diundang makan siang ‘Yamcha/he cha’ oleh ‘wartawan’ Xinhua China dalam rangka perkenalan untuk membangun hubungan kedua perwakilan di Hongkong. 

Ada dua peristiwa besar yang terpahat dalam ingatan saya selama 3 tahun berada di Hongkong, yaitu Eksodus massal warga Hongkong ke negara-negara Commonwealth, dan Gerakan Pro-Democracy di China yang berakhir dengan Peristiwa Tiananmen 4 Juni 1989. Kedua even ini terkait erat satu sama lain yang intinya merupakan sikap serta tindakan pengungkapan keresahan dan keprihatinan mereka terhadap kehidupan demokrasi maupun penegakan hak-hak dasar bermasyarakat. Sebagai koloni Inggris selama lebih dari satu abad, Hongkong menjadi wilayah strategis yang menghubungkan negara Tirai Bambu (istilah untuk China saat itu) dan dunia luar. Wilayah ini menjadi pusat kegiatan serta pintu keluar-masuk berbagai pihak yang berkepentingan dengan China, baik itu ‘China Watcher’, wartawan sampai kalangan pengusaha. Karena belum ada hubungan diplomatik, warganegara Indonesia yang ingin ke China kala itu juga masuk melalui Hongkong dengan cap Imigrasi di lembar terpisah dari paspornya. Dengan cara ini pulalah seorang wartawan dari koran besar di Jakarta berangkat ke Beijing pada minggu terakhir bulan Mei 1989 untuk penugasan khusus meliput demonstrasi mahasiswa yang sudah berlangsung 7 minggu terakhir di China. Wartawan spesialis China tersebut, Rene Pattiradjawane memang memperoleh berita eksklusif, namun harus dilakukan melalui sport jantung dan resiko tinggi yang bahkan mengancam keselamatan jiwanya. 

EKSODUS BESAR-BESARAN  

Sesuai dengan perjanjian sewa selama 99 tahun antara Dinasti Qing, China dengan Kerajaan Inggris pada tahun 1898, maka seluruh wilayah koloni Hongkong harus diserahkan kembali kedaulatannya dari Inggris kepada pemerintah China pada tahun 1997. Sebetulnya Inggris sudah menguasai kepulauan Hongkong sejak tahun 1842 setelah menaklukkan China dalam Perang Candu I. Selanjutnya ketika memenangi Perang Candu ke-II tahun 1860, melalui Convention of Peking, Inggris mendapatkan tambahan wilayah Semenanjung Kowloon yang berseberangan dengan Hongkong. Usai kekalahan China dalam Perang Sino-Jepang pertengahan tahun 1989, wakil-wakil pemerintah Inggris dan Dinasti Qing menandatangani 2nd Convention of Peking tentang penyewaan Hongkong, yang meliputi wilayah Hongkong, Kowloon ditambah dengan New Territories yang merupakan 86% dari seluruh wilayah daratan Hongkong dengan batas sampai Sungai Shenzhen. Hak sewa Inggris terhadap seluruh wilayah Hongkong tersebut berakhir pada tanggal 30 Juni 1997.

Ketika PM Margaret Thatcher berkunjung ke Beijing tahun 1982, dia menyampaikan kepada pemimpin China Deng Xiaoping keinginan pemerintah Inggris untuk melanjutkan pengelolaan wilayah Hongkong setelah tahun 1997. Namun Deng mengulang kembali jawaban yang telah disampaikan sebelumnya kepada Gubernur Hongkong Murray MacLehose bahwa pemerintah China bermaksud memulihkan kembali kedaulatannya atas wilayah Hongkong. Setelah dilakukan beberapa kali perundingan yang alot mengenai masa depan Hongkong antara delegasi Inggris dan China, akhirnya pada tahun 1984 berhasil ditandatangani “The Sino-British Joint Declaration”, yang menjadikan statud wilayah ini sebagai Hongkong SAR (Special Administrative Region) di bawah payung “One Country, Two Systems”. Disebutkan dalam konstitusi mini yang disebut “Basic Law” bahwa sejak penyerahan kedaulatan dari Inggris ke China tanggal 1 Juli 1997, sistem sosial-ekonomi-hukum kapitalis liberal di Hongkong SAR tidak berubah selama 50 tahun sesudahnya. Hari bersejarah serah terima kedaulatan  Hongkong pada tanggal 30 Juni 1997 dihadiri oleh Pangeran Charles, PM Tony Blair, Menlu Robin Cook, Kepala Staff Militer Sir Charles Guthrie, dan Gubernur Inggris di Hongkong terakhir, Chris Patten. Sementara pejabat tinggi dari China yang hadir adalah Presiden Jiang Jemin, PM Li Peng, Menlu Qian Qichen, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Zhang Wannian, dan Chief Executive Hongkong SAR Tung Chee-hwa. 

Pernyataan tidak akan adanya perubahan dalam tata sosial-ekonomi-hukum di Hongkong selama 50 tahun ke depan sampai tahun 2047 ternyata tidak mampu meredam kegelisahan dan keraguan rakyat Hongkong. Mereka tidak percaya sepenuhnya bahwa kebijakan ‘Satu Negara, Dua Sistem’ akan dapat berjalan mulus sebagaimana tertuang dalam Basic Law, yang memberikan jaminan dilanjutkannya praktek pasar kapitalis, kebebasan berpendapat dan berkumpul, sistem hukum yang terpisah dari China, serta dipertahankannya penjagaan perbatasan antara China dan wilayah Hongkong. Direktur Institute of Asian Research UBC (University of British Columbia) Vancouver, Yves Tiberghien mengatakan bahwa kepercayaan rakyat Hongkong terhadap masa depan wilayahnya menjadi rusak menyusul penandatanganan Sino-British Joint Declaration tentang penyerahan Hongkong. Mereka menuntut diperkuatnya iklim demokrasi di koloni tersebut sebelum pengalihan kedaulatannya ke China tahun 1997. Semenjak diumumkannya Joint Declaration tahun 1984, mulailah terjadi migrasi/perpindahan masyarakat Hongkong dari kalangan menengah keatas ke kota-kota negara anggota Commonwealth, terutama Vancouver, Toronto, Sydney, Melbourne, London, Singapore, dan kota-kota Amerika seperti San Francisco dan New York.   

Puncak migrasi besar-besaran terjadi pada tahun 1989, pasca Peristiwa Tiananmen tanggal 4 Juni 1989, dimana demonstrasi mahasiswa yang telah berlangsung hampir dua bulan dan menyebar ke berbagai kota-kota besar seluruh China dihentikan melalui tindakan militer. Di ibukota Beijing, kegiatan demonstrasi mahasiswa yang sudah melibatkan kaum cendekiawan dan kelompok profesional lain dipusatkan di Lapangan Tiananmen, ikon sakral dan bersejarah kekuasaan China sejak jaman kedinastian. Menggunakan momentum meninggalnya tokoh reformis PKC (Partai Komunis China) Hu Yaobang, sebanyak sekitar 10.000 massa demonstran yang terus mendapat dukungan dari masyarakat luas terus memadati Lapangan Tiananmen untuk melakukan acara peletakan karangan bunga untuk mendiang Hu Yaobang. Beberapa kelompok demonstran mulai melakukan mogok makan sambil mengajukan sejumlah petisi kepada pimpinan partai dan pemerintahan, antara lain berupa tuntutan: pembersihan praktek korupsi, kebebasan pers, kebebasan berpendapat dan berkumpul, serta penerapan sistem politik yang demokratis melalui pembentukan pemerintahan multi-partai. Dilandasi dengan semboyan untuk meningkatkan “Democracy Spirit (Minzhu Hun)”, para demonstran juga mendirikan replica patung kebebasan “the Goddess of Liberty” di tengah Lapangan Tiananmen. Terdapat dua pandangan yang saling bertentangan di Politbiro PKC dalam menghadapi demonstrasi. Kubu reformis diwakili PM Zhao Ziyang berpendapat untuk mengakomodir tuntutan mahasiswa, sementara kelompok garis keras di bawah Wakil PM Li Peng menganggap demonstrasi mahasiswa merupakan bentuk gangguan yang harus ditindak keras. Pandangan Li Peng yang mendapat restu Deng Xiaoping akhirnya berhasil menggerakkan tentara dan tank-tank militer untuk membersihkan para pendemo dari Lapangan Tiananmen.

GERAKAN PRO-DEMOKRASI 

Wartawan spesialis China Rene Pattiradjawane menjadi saksi mata bagaimana pasukan tentara yang diangkut dengan kendaraan lapis baja dan konvoi tank-tank memasuki Lapangan Tiananmen dan menghalau para demonstran pada tanggal 4 Juni 1989. Dia bahkan sempat terjebak di tengah para demonstran dan desingan peluru. Hanya dengan pertolongan Yang Diatas akhirnya berhasil keluar dari Tiananmen yang mencekam setelah taksi yang disewanya dipaksa mengangkut seorang mahasiswi yang terluka parah. Untuk melengkapi liputan tentang demonstrasi mahasiswa China di Tiananmen, saya menawarkan untuk melengkapinya dengan doa malam bersama yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat Hongkong di Victoria Park sebagai aksi solidaritas mereka atas Peristiwa Tiananmen yang mengusik rasa kemanusiaan dan hati nurani mereka. Sayangnya sang wartawan tersebut hanya tertawa masam dan menggeleng lemah, nampaknya dia sudah ‘exhausted’, lelah fisik dan mental sehingga mampu meluruhkan insting jurnalistiknya yang begitu potensial. Sekembalinya Sdr RLP ke Indonesia, beberapa malam berikutnya saya menyempatkan diri keluar rumah untuk menyaksikan masyarakat Hongkong melakukan ‘Night Vigil’ di Victoria Park, taman besar di tengah kota yang merupakan Hyde Park-nya Hongkong.

Semenjak itu setiap tahun di awal bulan Juni selalu diselenggarakan acara peringatan Insiden Tiananmen yang berpusat di Victoria Park dalam bentuk doa malam bersama dengan menyalakan lilin mengelilingi replica Patung Liberty. Kegiatan yang merupakan bagian dari Gerakan Pro-Demokrasi warga Hongkong tersebut terhenti pada tahun 2020 ini ketika polisi Hongkong, dengan alasan masih berlakunya aturan ‘social-distancing’ dalam mencegah penularan wabah Covid-19, mengeluarkan larangan para aktivis pro-demokrasi untuk berkumpul dan menyelenggarakan kegiatan apapun. Perintah tegas polisi Hongkong ini tidak terlepas dari keputusan pemerintah Beijing untuk segera memberlakukan Undang-Undang Keamanan di Hongkong. Pada minggu terakhir bulan Mei 2020, Parlemen China NPC (National People’s Congress) melalui suara mayoritas telah mengesahkan ‘Security Law’ untuk wilayah Hongkong yang berisi larangan aksi-aksi atau kegiatan yang mengarah ke separatisme, subversi, terorisme, serta terlibat dalam intervensi asing terhadap masalah internal Hongkong. Pemerintah Beijing tidak sabar lagi menunggu Undang-Undang Keamanan yang seharusnya sudah dihasilkan oleh Legislative Council (LegCo), sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 23 Basic Law. 

Berbicara seusai pengesahan Security Law oleh KRN (Kongres Rakyat Nasional) – Parlemen RRC pada tanggal 28 Mei 2020, PM China Li Keqiang mengatakan bahwa undang-undang tersebut dirancang untuk kelancaran penerapan ‘One country, two systems’ – suatu formula yang memberikan jaminan otonomi dan kebebasan Hongkong, serta terpenuhinya kesejahteraan dan stabilitas Hongkong dalam jangka panjang. Menteri Luar Negeri RRC Wang Yi menambahkan bahwa Undang-Undang Keamanan tersebut tidak berpengaruh terhadap tingkat otonomi, hak-hak dan kebebasan penduduk, maupun fasilitas dan kepentingan para investor. Namun undang-undang keamanan Hongkong difokuskan hanya untuk ‘tindakan-tindakan yang secara serius mengancam keamanan nasional’. Oleh karena itu ‘National Security Law’ untuk wilayah Hongkong harus segera dijalankan tanpa ada penundaan dengan alasan apapun. Menanggapi pernyataan Menlu AS Mike Pompeo yang menyebut Security Law termaksud sebagai lonceng kematian ‘a death knell’ untuk kebebasan warga Hongkong, Wang Yi menegaskan bahwa masalah Hongkong merupakan urusan dalam negeri China, dan tidak ada toleransi terhadap intervensi asing manapun. Menyinggung hubungan China-AS secara keseluruhan, dikatakan bahwa sebagai negara berkembang terbesar dan negara maju terdepan, kedua negara mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjaga perdamaian dan perkembangan dunia internasional.

Para pengamat berpendapat bahwa rencana penerapan Undang-Undang Keamanan yang ditujukan kepada kelompok separatis, subversi dan intervensi asing dengan sendirinya akan mengancam kebebasan politik dan kemandirian hukum yang terkandung dalam prinsip ‘Satu negara, dua sistem’ sebagaimana disepakati oleh pihak China dan Inggris ketika melakukan penyerahan kedaulatan Hongkong pada tahun 1997. Gubernur Inggris untuk Hongkong terakhir, Chris Patten menyesalkan dikeluarkannya Undang-Undang Keamanan tersebut. Dalam wawancara dengan The Times di London, Patten menyebutnya sebagai ‘a new Chinese dictatorship’ yang mengkhianati rakyat Hongkong, oleh karena itu tidak perlu mempercayainya. Chris Patten bersama dengan lebih dari 200 anggota parlemen dan pembuat kebijakan internasional, mengeluarkan statement yang menyebut Security Law untuk Hongkong sebagai pelanggaran nyata ‘flagrant breach’ terhadap Sino-British Joint Declaration 1984, yang menjanjikan Hongkong dengan status Special Autonomous Region hingga 50 tahun setelah diserahkan ke China. Pada tingkat pemerintahan, AS, Australia, Inggris, Canada dan beberap negara lainnya telah menyampaikan keprihatinan mereka atas akan diberlakukannya Security Law. 

Sementara itu sejumlah anggota parlemen Hongkong - Legco menyuarakan kecemasan dan kemarahannya terhadap Security Law produk NPC/Parlemen China yang akan diberlakukan di Hongkong. Anggota Legco Pro-Democracy Tanya Chan menandai mulainya hari yang paling menyedihkan dalam sejarah Hongkong, dimana prinsip ‘One country two systems’ akan mengalami kemunduran besar. Anggota Legco lainnya Claudia Mo mengatakan bahwa pemerintah Beijing mengklaim telah berkuasa penuh atas Hongkong. Kini mereka dapat sesumbar ke dunia luar bahwa pemerintah Pusat (Beijing) dapat melakukan apa saja dengan resiko bagaimana pun. ‘One country’ merupakan yang utama, sedangkan ‘Two systems’ sama sekali nihil, ‘It is just a sham’. Legislator dari Civic Party, Dennis Kwok ingin menyampaikan kepada dunia internasional bahwa “This is the end of One country two systems in Hongkong”. Dunia jangan sampai terkecoh karena sebenarnya Pemerintah Beijing telah mengingkari janjinya kepada rakyat Hongkong sebagaimana tertuang dalam ‘Sino-British Joint Declaration’ dan ‘Basic Law’. Jurubicara Kemlu AS Morgan Ortagus tanggal 21 Mei membuat statemen bahwa setiap usaha untuk menerapkan undang-undang keamanan yang tidak mencerminkan keinginan rakyat Hongkong akan menimbulkan destabilitas dan memancing kecaman dari Washington dan komunitas internasional. Chris Patten menambahkan bahwa “Unless the Chinese Communist regime sees sense, this will be hugely damaging to Hongkong’s international reputation and to the prosperity of a great city”.

‘CROSSFIRE’ DI HONGKONG

Dua negara Superpower AS dan China kembali terlibat polemik, saling tuduh, saling gertak. Setelah bersitegang karena isu Neraca Perdagangan, status Taiwan, klaim Laut China Selatan, pandemi Covid-19, kini mereka sedang memainkan kartu Hongkong – menjadikan bekas koloni Inggris tersebut sebagai medan ‘crossfire’ pertarungan dalam isu politik-sosial-ekonomi. Hanya selang sehari setelah Parlemen RRC, KRN (Kongres Rakyat Nasional) dengan suara mayoritas mutlak menyetujui ‘National Security Law’ untuk Hongkong pada tanggal 28 Mei 2020, Presiden AS Donald Trump menembakkan salvonya ke Beijing yang disebutnya telah mengingkari janjinya untuk memberikan status Otonomi Khusus kepada Hongkong. Selanjutnya Trump merencanakan akan mengenakan sanksi berupa pembatalan pemberian ‘Preferential Treatment’ kepada wilayah Hongkong terutama dalam bentuk pengurangan/pembebasan bea masuk,  kemudahan visa bagi pemegang paspor Hongkong, pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi serta pengaturan tentang ekspor ‘dual-use technologies’. Pada kesempatan tersebut Presiden Trump juga mengecam kegiatan spionase China untuk mencuri rahasia perkembangan industri, hak cipta intelektual serta hasil riset berbagai disiplin ilmu. Demi mencegah timbulnya resiko keamanan nasional, pemerintah AS akan membekukan visa masuk bagi mahasiswa program Master dan Doktoral dari China. Ini berarti sekitar 3000 sampai 5000 mahasiswa atau periset China akan tertunda atau bahkan gagal menyelesaikan studinya di Amerika. 

Jurubicara Kemlu China Zhao Lijian dalam briefing mingguannya menyebut tindakan Washington telah mencampuri urusan dalam negeri China dan merusak hubungan kedua negara. Setiap ucapan atau perbuatan dari manapun yang merugikan kepentingan China akan segera dibalas oleh pemerintah Beijing. Menlu China Wang Yi bahkan secara tegas menyebutkan bahwa negaranya akan melakukan perlawanan terhadap penghinaan yang dilancarkan secara sengaja sebagai bentuk untuk mempertahankan kehormatan dan martabat bangsa. Diputuskannya Security Law untuk Hongkong tidak lain merupakan tanggung jawab untuk menegakkan keamanan nasional di seluruh wilayah China. Wang Yi menasehati pemerintah AS agar menghentikan khayalannya untuk mengubah China dan mencegah 1.4 milyar penduduk China untuk bergerak meniti modernisasi. Media utama China ‘Renmin Ribao/Harian Rakyat’ dalam tajuknya tanggal 31 Mei 2020 menyebut sikap AS yang akan mengenakan sanksi kepada Hongkong sebagai bentuk politisasi. Sehari kemudian KB Xinhua dalam komentarnya bahkan menuduh AS akan menggunakan Hongkong untuk mengekang perkembangan China. Selanjutnya dituliskan bahwa usaha AS melakukan intervensi di Hongkong akan mengalami kegagalan.

Sejumlah pengamat meragukan berbagai sanksi yang akan dikenakan AS  kepada China terkait dengan Security Law, apalagi tidak disebutkan waktu dan cakupan sanksi yang akan diberlakukan kepada Hongkong. Mereka lebih melihat ancaman Donald Trump tersebut diucapkan sebagai bagian strategi pencalonan kembali dalam Pemilihan Presiden awal bulan November tahun 2020. Apalagi jika memperhatikan hasil jajak pendapat pemilih AS yang mayoritas kurang menyenangi China sejak merebaknya wabah virus Corona. Sebagai representasi dari konstituen, Kongres AS dari kedua partai, Republik dan Demokrat juga bersikap lebih ‘firm’ terhadap rezim Beijing yang dilihat makin agresif. Bulan November 2019 Kongres AS berhasil menyetujui draft Undang-Undang tentang HAM dan Demokrasi untuk Hongkong. Undang-undang yang kemudian ditandatangani oleh Presiden Donald Trump tersebut sebagai dukungan terhadap para aktivis pro-demokrasi Hongkong yang baru saja berhasil menggagalkan rencana Chief Executive Hongkong, Carrie Lam membuat Extradition Law yang memungkinkan tertuduh pelaku kriminal diadili di China. 

Presiden Donald Trump sebenarnya masih ragu untuk menjatuhkan sanksi lebih besar kepada Hongkong karena akan berdampak langsung kepada sekitar 1.300 perusahaan AS yang punya kantor cabang di Hongkong, dan sekitar 85.000 warga AS yang tinggal di Hongkong. Financial Secretary Hongkong Paul Chan tanggal 25 Mei menyatakan bahwa National Security Law tidak akan mempengaruhi kepercayaan para investor. Dia juga memperingatkan bahwa tindakan pembatalan status ‘Preferential Treatment’ akan menjadi bumerang bagi ekonomi AS sendiri, mengingat data perdagangan AS-Hongkong selama periode 2009-2018 tercatat rata-rata sebesar US$ 38 milyar per tahun dengan surplus sangat signifikan di pihak AS. Bagi China, peran Hongkong sebagai jendela ekonomi Beijing juga terus menunjukkan penurunan. Ketika kedaulatan Hongkong diserahkan ke China pada tahun 1997, porsi perekonomian Hongkong mencapai 16 persen dari GDP China secara keseluruhan. Persentase itu menyusut menjadi hanya sebesar 3 persen tahun 2020 ini. 

Pihak AS sebenarnya ingin menggunakan ‘kartu Hongkong’ untuk menggertak China agar tidak memberlakukan National Security Laws dan tindakan keras lainnya di Hongkong. Namun China ternyata lebih siap bermain dengan kartu yang sama. Jika pihak AS dan Barat tidak mau menerima alasan penerapan Security Law untuk menghadapi kelompok separatis dan teroris di Hongkong, maka pemerintah Beijing siap ‘beradu dada’ dengan dunia Barat dengan mengkaitkan setiap gerakan protes di Hongkong sebagai bagian dari intervensi pihak asing untuk melakukan makar terhadap pemerintah China. Berlandaskan ‘raison d’etre’ mengoreksi kesalahan masa lalu, China akan menggunakan Hongkong sebagai ikon keperkasaan, kehormatan dan martabat China vis-a-vis dua rival Barat utamanya Inggris dan Amerika Serikat. Kini Presiden Xi Jinping dan Menlu China Wang Yi sambil tersenyum masam akan mengatakan kepada counterpartnya dari AS, Presiden Donald Trump dan Menlu Mike Pompeo: “Urusi dulu demonstrasi massa yang melanda negaramu, sebelum kau berbicara tentang penerapan HAM dan demokrasi di Hongkong, Taiwan atau Xinjiang Uighur”.

Posting Komentar

0 Komentar